Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) sebenarnya sudah berlangsung lama. Kita sudah tahu bagaimana ujian ini menimbulkan banyak perilaku yang 'menyimpang' dari tujuan pendidikan itu sendiri. Ujian nasional menjadi lahan basah setiap tahunnya. Bimbingan belajar meraup rupiah yang tak sedikit dari ujian yang dinilai menakutkan ini. Banyak pula guru pengampu mapel UN yang berkantong tebal di akhir tahun. Ujian nasional jadi sedikit berbau bisnis.

Bicara tentang rasanya yang menakutkan, kecurangan-kecurangan dalam mengikuti UN pun terjadi. Disinyalir semua terjadi akibat rasa takut yang menghantui siswa, orang tua, dan sekolah tersebut. Kalau nilai UN rendah, maka "titik titik". Akhirnya kemudian kita menjadi saksi bagaimana UN bereformasi, dari ujian tulis yang satu tipe soal hingga 20 tipe soal sampai ujian berbasis komputer yang penyajian soal dan jawabannya diacak. Ujian nasioanal menjadi sangat hitz. Semua aspek di sekolah diupayakan mengarah pada usaha melancarkan program ini. Kalau perlu, sekolah tidak perlu membuka mapel lain dulu selain mapel UN. Pokokmya, UN segala-galanya.

Banyak pihak menentang UN ini setidaknya dengan alasan-alasan terkait dua paragraf di atas, tetapi UN tetap berjalan. Menteri Pendidikan pada periode sebelumnya juga sebenarnya sudah mengubah format UN ini. UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan peserta didik, bahkan sampai perubahan UN menjadi UNBK. Biaya penyelenggaraannya pun tidak berlaku surut. Namun, UN tetap saja ada. Belum ada keberanian benar-benar menghapuskan UN.

Wacana penghapusan UN ini memang berpotensi menimbulkan pro dan kontra. UN sendiri dibuat untuk mengukur standar mutu pendidikan di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Menurut salah satu artikel Kompas (08/05/2013), UN yang dimulai tahun 2002 telah mengalami peningkatan mutu. Ini terlihat dari naiknya batas kelulusan tiap tahunnya. Pertanyaannya, apakah kita percaya angka-angka ini menunjukkan mutu pendidikan Indonesia juga naik? Jadi ingat kasus kepala sekolah yang mencuri soal UN (2007) atau kasus kepala sekolah yang menyamar jadi peserta UN (2018).

Lalu, akankah Mas Menteri tetap berpendirian UN tahun ini adalah UN terakhir?